kisi-kisi soal UTS Semt 1 kelas 2 SMPIT Bunayya


1.     Sidang I BPUPKI diselenggarakan pada tanggal
2.     Tokoh yang memberikan pendapat tentang dasar negara
3.     nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4.     Wujud nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dari pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah
5.     Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Sumber hukum tersebut terdapat dalam pasal
6.     Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh sikap diatas merupakan bagian dari nilai-nilai luhur pancasila yang ke...
7.     Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan tersebut merupakan nilai-nilai pancasila yang tergolong ke dalam sila ke
8.     Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Merupakan nilai-nilai pancasila yang tergolong ke dalam sila ke...
9.     Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan memberi   tuntunan kepada manusia agar..
10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan Merupakan contoh sikap pancasila dari sila ke ...
11. Nilai-nilai luhur yang mencerminkan perwujudan pengamalan sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
12. nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat Indonesia
13. Contoh sikap diatas merupakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya di lingkungan sekolah
14. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghagai perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar, dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Contoh sikap diatas merupakan nilai-nilai luhur pancasila dalam aspek kehidupan di lingkungan...

BAB 2
15. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu...
16. Pengertian Konstitusi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah
17. Pengertian Konstitusi menurut C. F. Strong
18. Menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Makna pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diatas merupakan bagian dari alinea ke...
19. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan diatas  merupakan tujuan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke...
20. Sistematika UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan (amandemen) terdiri atas...
21. Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen) terdiri atas...
22. Fungsi UUD NRI Tahun 1945
23. i) UUD NRI Tahun 1945
ii) Ketetapan MPR
iii) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
iv) Peraturan Pemerintah (PP)
v) Keputusan Presiden
vi) Peraturan Daerah Provinsi
vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pernyataan diatas merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional  berdasarkan UU Nomor ...
24. Setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia memiliki sifat dan ciri-ciri antara lain ...
25. Dibawah ini manakah yang bukan tergolong kedalam arti penting dari peraturan perundang-undangan adalah...


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 2 KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A.   Makna undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional 1.     Konstitusi Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang artinya ‘membentuk’. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah ‘segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian secara sederhana, konstitusi  dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai  bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Berikut beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli yang dapat memperdalam pemahaman tentang konstitusi. a.        C. F. Strong Konstitusi adalah kumpulan prinsip/asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. b.       K. C. Wheare Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berb...
Baca selengkapnya

BAB 2. A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional

A.   Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum     Nasional يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemerintah/penguaa di kalangan kalian, jika kalian berselisih dalam sesuatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian beriman kegada Allah dan hari akhir. Yang demikiun lebih baik dan lebih bagus akibatnya. " (An-Nisa': 59) a.     Makna undang-undang Makna  Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang mejadi  dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-udangan lain y a ng berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indo...
Baca selengkapnya

kisi-kisi UAS PPKN Kelas 2 semester 1

BAB 3 1.   Segala aspek dan kegiatan kehidupan di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Misalnya penggunaan kendaraan bermotor wajib menyesuaikan peraturan lalu lintas, kegiatan perdagangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan. Hal tersebut merupakan upaya perwujudan salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu pasal .... 2.   “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung   hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan diatas merupakan   bunyi dari pasal ... 3.   Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan diatas merupakan peraturan perundang-undangan yang dimuatkan dalam Undang-undang (UU) nomor ... 4.   Semua aturan hukum ya...
Baca selengkapnya