Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup


Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara, seperti tercantum dalam pembukaan dalam pembukaan UDD NRI Tahun 1945, adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila, termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai berikut:

1.    Ketuhanan Yang Maha Esa
a.    Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b.    Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil an beradab
c.    Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbea-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
d.   Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

2.    Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a.    Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makluk Tuhan yang Maha Esa
b.    Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
c.    Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
d.   Mengembangkan sikap tidak semena terhadap orang lain.
e.    Berani membela kebenaran dan keadilan
f.     Mengembangkan sikap hormat mmenghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3.    Persatuan Indonesia
a.    Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
b.    Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
c.    Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
d.   Mengembangkan persatuan indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.



4.    Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan
a.       Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
b.      Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
c.       Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
d.      Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
e.       Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
f.       Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyaratan.

5.    Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a.    Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
b.    Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
c.    Menghormati hak orang lain.
d.   Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
e.    Tidak menngunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
f.     Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 2 KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A.   Makna undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional 1.     Konstitusi Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang artinya ‘membentuk’. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah ‘segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian secara sederhana, konstitusi  dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai  bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Berikut beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli yang dapat memperdalam pemahaman tentang konstitusi. a.        C. F. Strong Konstitusi adalah kumpulan prinsip/asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. b.       K. C. Wheare Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berb...
Baca selengkapnya

BAB 2. A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional

A.   Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum     Nasional يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemerintah/penguaa di kalangan kalian, jika kalian berselisih dalam sesuatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian beriman kegada Allah dan hari akhir. Yang demikiun lebih baik dan lebih bagus akibatnya. " (An-Nisa': 59) a.     Makna undang-undang Makna  Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang mejadi  dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-udangan lain y a ng berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indo...
Baca selengkapnya

kisi-kisi UAS PPKN Kelas 2 semester 1

BAB 3 1.   Segala aspek dan kegiatan kehidupan di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Misalnya penggunaan kendaraan bermotor wajib menyesuaikan peraturan lalu lintas, kegiatan perdagangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan. Hal tersebut merupakan upaya perwujudan salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu pasal .... 2.   “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung   hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan diatas merupakan   bunyi dari pasal ... 3.   Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan diatas merupakan peraturan perundang-undangan yang dimuatkan dalam Undang-undang (UU) nomor ... 4.   Semua aturan hukum ya...
Baca selengkapnya